Yogyakarta, Komnews-Ikatan Pelajar dan
Mahasiswa Papua (IPMAPA) Daerah Istimewa Yogyakarta,
menyatakan menolak kegiatan penelitian yang dilakukan Universitas Gadjah Mada
(UGM) dalam hal ini Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PSKK) dengan
menggandeng perusahaan ConocoPhillips. Penolakan itu diungkapkan mahasiswa Papua saat menggelar
audiensi di halaman gedung PSKK UGM, Jumat (28/2/2014) kemarin.
Hasil Audensi Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua IPMAPA Dan
Pusat Study Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gajah Mada (PSKK UGM)
Yogyakarta PSKK UGM: Pengenalan organisasi atau lembaga pada tahun 2014 genap
37 tahun PSKK bersidiri. Pusat Study Kependudukan dan Kebijakan adalah lembaga
kajian yang melakukan kajian atau penelitian dibidang social kemasyarakatan
dengan sasaran kajian social,ekonomi dan budaya berdasarkan Indepensinya(tidak
berpihak atau netral) sebagai lembaga yang berpihak kepada rakyat. UGM memiliki
Pusat Study atau lembaga Kajian/penelitian sebanyak 35 lembaga penelitian yang
di miliki oleh UGM dan bergerak diberbagai bidang. PSKK UGM telah melakukan
kerja sama dengan pemerintah papua dan papua barat dan kerja samanya diberbagai
bidang antara lain; Bidang Ekonomi, Bidang Sosial Budaya, dan Bidang
perminyakan, pertambangan dan mineral. PSKK UGM adalah lembaga penelitian yang
memiliki para peneliti-peneliti yang berasal dari UGM dan hubungan kerja
samanya dengan lembaga-lembaga Internasional seperti,UNICEF, WHO ternaksud
dengan pihak Conoco Phillips. Penelitian dilakukan pada aspek pengabdian
masyarakat dan kependudukan dari sabang sampai merauke Melakukan pendampingan
administrasi kampong dan desa Tujuan utam penelitian untuk mengetahui
sosial,budaya, ekonomi masyarakat setempat Walaupun Kerja sama dengan
lembaga-lemabag internasional, pemerintah daerah namun PSKK UGM tetap
mengedepankan Peinsip Independensi dari lembaga tidak mendatangi Conoco
Phillips tapi Conoco phiilips yang mendatangi pihak UGM ,ujarnya. Mahasiswa
Papua: Pertanyaan kepada pihak PSKK UGM tentang hasil kajian tersebut akan
dikemanakan, jawaban pihak PSKK UGM..hasil kajian atau penelitian tersebut akan
diserahkan kepada perintah pusat SKK MIGAS, pemerintah daerah dan Conoco
Phillips sebagai sponsor. Bagi kami pihak PSKK UGM yang telah dan sedang
melakukan penelitian tidak memiliki ijin penelitian dari dewan adat papua
bahkan kami mahasiswa papua jogja yang merupakan bagian dari masyarakat papua
dan juga sebagai pemilik hak wilayah dari 7 wiyah dewan adat dipapua yang
berada dijogjakarta. PSKK UGM sebagai lembaga independen seharusnya melihat
kondisi riil atau fakta lapangan dimana ditingkatan masyarakat terjadi
prokontra toh, pihak PSKK UGM tidak melihat konsisi tersebut sebagai bahan
pertimbangan dan seharusnya bagi kami kondisi tersebut, pihak PSKK UKM bias
mengambil sikap untuk memberikan bahan pertimbangan kepada pemerintah dan
bahkan kepada pihak Conoco Phillips untuk berkordinasi dengan pemerintah daerah
untuk terlebih dahulu menyelesaikan sengketa hak ulayat. Pertimbangan mahasiswa
papua terhadap Perusahaan Conoco Phillips adalah perusahaan Amerika Serikat
(Asing) terbesar peringkat 4 dunia sudah seharusnya keberadaan sudah mendapat
persetujuan baik perintah dan masyarakat papua melalui lembaga adat dan
masyarakat pemilik hak ulayat. Setidaknya apa investasi masyarakat didalam
perusahaan atau apa kewenangan masyarakat sebagai pengambil kepetusan jika
perusahaan Conoco Phillips beroperasi di papua dan juga apa tanggunng jawab
Conoco Phillips terkait keselamatan lingkungan setempat, atau apa program jangka
pendek dan jangka panjang Conoco Phillips bagi masyarakat papua. Rekrutmen
mahasiswa papua untuk masuk dalam tim penelitian PSKK UM tidak melalui prosedur
sebab kami mahasiswa papua mempunyai organisasi induk, Ikatan Pelajar Mahasiswa
Papua (IPMAPA) Yogyakarta sebagai wadah pemersatu mahasiswa yang
mengayomi,melindungi dan membawahi Ikatan-ikatan kabupaten dari papua dan papua
barat. Berdasarkan pengalaman dimana keberadaan PT Freeport Indonesia selama
beroperasi dipapua apa dampak posotif bagi masyarakat papua, yang ada hanya
berdampak buruk yang berkepanjangan bagi masyarakat papua terutama bagi
masyarakat yang berada diarel PT FI. Kondisi tersebut menjadi keraguan bagi
kami maka kami menyatakan sikap dengan tegas untuk menolak keberadaan PT Conoco
Phillips untuk beroperasi di 5 wilayah adat di papua yang mencakupi wilayah
Boven Digul, Wilayah Pegunungan Bintang, wilayah Mappi dan wilayah Asmat.
Kesimpulan. Berdasarkan pertimbagan-pertimbangan tersebut maka kami mahasiswa
dan juga sebagai masyarakat papua pemilik hak ulayat papua dari 7 wilayah adat
papua yang berdomisili didaerah istimewa yogyakarta menolak kerjasama
pemerintah papua dan pihak PSKK UGM dibidang perminyakan, pertambangan dan
mineral di Papua dan Papua Barat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak
PSKK UGM yang disponsori oleh Conoco Phillips dan bekerja sama dengan
pemerintah daerah hanyalah untuk meloloskan kepentingan pihak perusahaan dan
kepentingan PSKK bahkan pemerintah daerah setempat. Pihak PSKK UGM sudah tidak
lagi berdiri sendiri sebagai lembaga independen yang mengabdi kepada masyarakat
bahkan pihak PSKK UGM menyampingkan etika kelembagaan dalam melakukan
penelitian. Sisi lainya, pihak-pihak yang bekerja sama baik pihak PSKK UM,
Conoco Phillips dan Pemerintah daerah bahkan pemerintah pusat dalam hal ini SKK
Migas sudah tidak lagi mengahargai tatanan budaya Masyarakat Papua. Maka sikap
kami mahasiswa Papua sekaligus masyarakat pemilik hak Ulayat setanah papua
dengan komitent untuk menyalamatkan Alam kami,manusia dan Budaya kami dengan
menempatkan posisi independendsi sebagai mahasiswa sebagai control sosial dan
juga generasi masa depan papua, kami akan bersama masyarakat untuk
memperjuangkan hak-hak kami sebagai manusia papua di Tanah Papua.
PERNYATAAN SIKAP
IKATAN PELAJAR MAHASISWA PAPUA (IPMA-PAPUA) DAERAH ISTIMEWE YOGYAKARTA
Berdasarkan pengalaman didaerah-daerah wilayah adat
Papua lainya, disekitar areal PT Freeport Indonesia keberadaanya telah merubah
pola kehidupan masyarakat, yang bukannya meningkatkan kemandirian masyarakat akan
tetapi telah memberikan dampak negative bagi lingkungan masyarakat dan mata
pencaharian masyarakat setempat, maka kondisi tersebut tidak terjadi lagi
didaerah lainya. Lembaga pusat study kependudukan dan kebijakan (PSKK UGM)
sebagai lembaga independen yang mana melakukan kajian ilmiah guna kepentingan
masyarakat sebagai sasaran penelitiannya namun kondisi realitanya di
masyarakat. Pada nyatanya PSKK UGM sebagai lembaga Independen Papua terutama
masyarakat 5 wilayah adat, Boven Digul Pegunungan Bintang dan wilayah mappi
terjadi pro dan kontra akan tetapi PSKK UGM tidak melihat kondisi tersebut
pertimbangan. Fakta keberadaan berbagai lembaga kajian ilmiah yang dilakukan di
Papua tidak pada penguatan kepentingan tatanan masyarakat setempat namun lebih
kajiannya pada pemetaan tatanan masyarakat untuk membuka ruang bagi investor.
Bagi kami melihat kajian-kajian yang telah ada dan sedang dilakukan termkasud
PSKK UGM merupakan bagian dari melemahkan kepentingan masyarakat sebagai
pemilik hak ulayat, maka oleh sebab itu kami atas nama mahasiswa-mahasiswi
Papua dan juga sebagai masyarakat pemilik hak ulayat masa akan datang, dengan
tegas menolak; 1. Kami mahasiswa papua dengan tegas menolak para peniliti dari
Universitas Gajah Madah untuk melakukan penelitian di Papua dan Papua Barat. 2.
Universitas Gajah Mada dan Pemerintah Papua Segera Mencabut Momerandom Of
Understant (MOU) untuk melakukan penelitian dalam bidang pertambangan dan
mineral/kekayaan alam bawah tanah, terkecuali dibidang pendidikan. 3. Tidak
diperbolehkan Univesitas Gajah Mada manfaatkan mahasiswa Papua yang kuliah di
UGM maupun alumi yang bekerja di Papua dan Papua Barat. 4. Hentikan segala
bentuk kerja sama eksplorasi dan eksploitasi di Papua dan Papua Barat. 5. Kami
mahasiswa papua yang mewakili 7 wilayah adat papua menolak kerja sama PSKK UGM
dengan pemerintah Papua dan Papua Barat untuk melakukan kajian dibidang Sumber
Daya Alam terutama kekayaan alam bawah tanah. Demikian pernyataan ini dibuat
dan kami atas nama mahasiswa-mahasiswi papua menegaskan serta kami generasi
masa depan Papua dan juga sebagai pemilik 7 hak wilayah kami akan selalu
bersama rakyat akan berjuang mempertahankan alam kami. Yogyakarta 28 Ferbuari
2014
Tidak ada komentar:
Posting Komentar